Saturday, June 25, 2011

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS): SEBUAH IDEALISME Y.B MANGUNWIJAYA


“Idealisme mungkin ya, tetapi tidak dalam artian khayalan belaka tanpa
dasar. Dasar penting ialah keyakinan, paling tidak harapan, bahwa sebagian
terbesar rakyat biasa kita pada dasarnya masih menghendaki yang baik, dan
niat walaupun hanya lemah, untuk memperbaiki diri. Pasti mereka menghendaki
suatu Tanah Air dan Negara Indonesia yang baik dan dapat dibanggakan. Tidak
dalam hal kekayaan dalam suatu gelembung kepongahan Indonesia Raya yang
juara dalam membuat pencakar langit dan monumen Garuda serta gebyar-gebyar
kesombongan bohong kosong, tetapi sederhana, dalam suatu republik yang
'manusiawi, adil, dan beradab'.  -
Mangunwijaya, “Gruendlich”

Pengantar
Bukan suatu kebetulan jika dalam era liberalisasi politik menuju era demokrasi menyusul era reformasi hingga saat ini, - ketika prinsip demokrasi terjerumus menjadi demokrasi yang kebablasan, -  pembicaraan tentang bentuk pemerintahan juga menjadi marak dan menarik.  Situasi dan Kondisi Negara Indonesia terkini yang oleh sebagian orang “sangat memuakkan” menjadi salah satu pemicu untuk mempertanyakan apa yang salah dengan system Negara ini. Saat ini rupanya bisa menjadi kesempatan untuk perubahan di mana berbagai tatanan politik nasional sedang dikaji ulang sebagai suatu bangsa untuk memasuki era baru.
Indonesia yang adalah “surga” seperti yang sering dibangga-banggakan oleh pemerintah orde baru selama ini ternyata banyak rakyatnya masih mencari “dimanakah jalan keluar?”(Iwan Fals). Bagaikan “lingkaran setan” susah untuk mencari dimanakah pangkal dan dimana ujung dari permasalahan bangsa ini. Sehingga apa yang menjadi luar biasa di negara lain, menjadi biasa dan lumrah kalau berlaku di negara kita. Seperti penyiksaan dan kematian TKI, Mati kelaparan, Anak-anak yang tidak sekolah, Perumahan yang tidak sehat dan nyaman, Bunuh diri dan melakukan berbagai kemaksiatan lainnya karena miskin, tinggal di kolong jembatan, rel kereta api dalam kotak dan treplek, infrastruktur yang menyedihkan, seolah-olah menjadi biasa berlaku di tanah yang kononnya kaya dengan sumber daya alam ini. “kata orang tanah kita tanah syurga… tongkat kayu dan batu jadi tanaman…Syurga… tapi ada penduduknya kurang makan…
Y.B Mangunwijaya, hemat saya, adalah seorang politikus besar. Beliau berpolitik, tidak berpolitik dalam arti mencari, membesarkan, dan melanggengkan kekuasaan sebagai virtue yang dianjurkan Machiavelli. Dalam berpolitik Romo Mangun menampilkan hati nurani sebagai bagian integral dari perpolitikan demi kesejahteraan umum, kemaslahatan, dan kebaikan bersama. Ialah seorang warga Negara yang peduli terhadap pasang surut perkembangan  Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Nuraninya senantiasa terganggu dengan pertanyaan, “Mengapa nasib bangsaku senantiasa terpuruk? Apa yang salah? Pada kenyataannya Negara Indonesia masih dalam upaya pencarian identitas dan bentuk pemerintahan yang ideal. Sejarah telah membuktikan hal itu.
Meski sangat kritis terhadap perkembangan negeri ini, Romo Mangun optimistis di tengah pesimisme rakyat kecil. Ia masih membayangkan pada tahun 1998, tanggal 26 Mei, beberapa hari setelah Soeharto melengserkan diri, membabak dua tahap Indonesia tampil sebagai negara besar setelah sekian tahun sia-sia membuang energi. Di usia 100 tahun Sumpah Pemuda, tahun 2020 dan 205 di usia 100 tahun Indonesia Merdeka, katanya, negeri ini akan mencapai a truly democratic Indonesia has taken shape. Semata-mata kemerdekaan politik tidak cukup. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan seluruh warga secara penuh dalam iklim demokrasi yang memberi keadilan kepada semua warga tanpa pilih kasih.
Tulisan ini merupakan pemikiran lanjut atas ide-ide cemerlang yang ditinggalkan oleh Romo Mangun  tentang Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia, setelah beliau “berangkat”.
Prinsip Federal
Menurut WC Wheare dalam bukunya Federal Government, prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Misalnya dalam soal hubungan luar negeri dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan dari pemerintah negara bagian; sedangkan dalam soal kebudayaan, kesehatan dan sebagainya pemerintah negara bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintah federal.
Dalam ketatanegaraan, istilah federalisme menunjukkan suatu struktur negara, dimana kekuasaan dibagi dalam kesatuan-kesatuan negara bagian yang bersatu dalam suatu syarikat atau federasi. (Kamus Dewan). Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. 
Menurut Maswadi Rauf “negara federal lebih mampu mengakomodasi kepentingan daerah-daerah sehingga dapat lebih berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing.” Para pakar sepakat mengatakan bahwa “tidak ada satupun negara di dunia ini yang terpecah hanya karena menerapkan sistem Federal, justru yang berlaku adalah sebaliknya, federal bisa menjadi perekat persatuan bangsa”. Malah bentuk negara kesatuanlah yang menyebabkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Dalam negara federal Presidennya tetap satu, sementara daerah dipimpin oleh Gubernur, angkatan bersenjata dan keamanannya tetap satu (TNI/Polri), mata uangnya sama-sama Rupiah. Hukumnya tetap satu. Perpindahan penduduk dari satu negara bagian kepada negara bagian lainnya tidak memerlukan pasport. (Prof. DR. Amin Rais).
Untuk membentuk suatu negara federal menurut DF Strong diperlukan dua syarat: Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu, dan kedua, adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena apabila kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasi yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan.
Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, Kranenburg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif, yakni Pertama, negara bagian sesuatu federasi memiliki wewenang membentuk UUD sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan pemerintah daerah secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Kedua, dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan UU pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentukan undang-undang pusat itu.
Dalam negara serikat, tidak semua kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Soal hubungan luar negeri, diplomasi, keuangan, pertahanan dan peradilan tetap diatur secara nasional. Sedangkan perhubungan, pendidikan dan lain-lainnya bisa saja diserahkan kepada daerah. Bahkan mungkin bisa lebih cepat terlaksana bila diurus dearah daripada pusat.
Republik Indonesia Serikat (RIS)
Romo Mangun melihat bahwa penduduk Indonesia sangat banyak (sekitar 200-250 juta jiwa). Ia lalu membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang berpenduduk lebih sedikit. Dalam pandangannya, negara yang paling cepat maju dan bagus penataan dirinya selalu negara yang penduduknya tidak besar: Malaysia (14 juta jiwa), Belanda (14 juta jiwa), Swiss (6,5 juta jiwa), dan banyak lagi yang lain.  Ia menyimpulkan bahwa format manusia bukanlah format raksasa. Ia mencontohkan negara-negara seperti Amerika Serikat atau Jerman yang berpenduduk besar sebagai negara yang sukses karena menerapkan sistem federal.
Bagi Romo Mangun, negara kesatuan Indonesia yang berpenduduk besar dengan sentralismenya sangat rawan akan kesewenang-wenangan. Selain itu, sistem negara kesatuan model UUD’45 telah mendorong penyedotan seluruh kekayaan daerah Nusantara secara memusat ke Jakarta. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya pembangunan di segala bidang yang juga berdampak pada kesenjangan yang juga akhirnya mengarah kepada kecemburuan sosial yang besar. Pada gilirannya, ketidakpuasan daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian besar dalam pembangunan di segala bidang menimbulkan kerawanan besar akan separatisme seperti yang telah terjadi pada Timor-timur, dan keinginan-keinginan beberapa daerah di tanah air yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan RI.
Konsep RIS yang ditawarkan oleh Romo Mangun ini merupakan jawaban atau solusi yang ia anggap tepat atas berbagai permasalahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian berarti keamanan akan menjadi lebih merata karena ditangani oleh daerah masing-masing, pemekaran potensi jutaan manusia di daerah menyebabkan kemakmuran lebih merata dan persaingan yang sehat akan berbuah dalam perlombaan positif, dan dalam bidang budaya federasi akan membawa dampak timbulnya sentrum kultural yang lebih kaya dan merata. Dengan kata lain, dapat dikatakan pula bahwa tiap-tiap daerah akan mendapat otonominya masing-masing, namun tetap ada satu pemimpin untuk mengkoordinasi tiap-tiap daerah tersebut.
Di sini perlu dilihat bahwa RIS impian Mangunwijaya bukan seperti RIS buatan Belanda yang dulu pernah dialami Indonesia, juga bukan RIS sektoral yang berdasar suku tertentu atau agama tertentu yang boleh tinggal di suatu negara bagian tertentu. Ada perkara-perkara penting, vital, dan esensial, serta kode-kode etik, moral, budi-pekerti serta sopan-santun yang harus disepakati bersama oleh semua negara bagian untuk dikerjakan, dan dijamin. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada, misalnya Aceh menjadi negara bagian berdasarkan Islam dan setiap warga negara didalamnya baik Kristen, Budha, dsb harus mengikuti hukum Islam. Juga tidak akan terjadi negara bagian Jawa misalnya hanya boleh diperintah oleh orang Jawa dan penduduk non-Jawa yang tinggal di sana menjadi warga kelas dua. Hal-hal tersebut tidak masuk akal, tidak relevan dan frontal melawan cita-cita Romo Mangun sekaligus prinsip tunggal-integralnya Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Romo Mangun mengusulkan agar itu semua perlu studi pendahulu yang mendalam dan keputusan Majelis Konstituante. Tidak liar seenaknya saja dengan “proklamasi sendiri-sendiri”.
Republik Federal Indonesia, dalam gambaran Romo Mangun, secara psikologis akan menyalakan harga diri, motivasi serta harapan memajukan jutaan rakyat di luar pusat sentralisasi. Maka dengan demikian daerah luar Jawa, khususnya Indonesia bagian Timur akan dapat meraih harapannya. Mereka akan benar-benar merasa memiliki tanah airnya, tanah tempatnya hidup yang selama ini tidak pernah dirasakan sebagai miliknya sendiri. Contohnya saja rakyat di Papua, Kalimantan, Sulawesi yang memiliki banyak kekayaan alam tanpa pernah menikmati hasil dari kekayaan alamnya karena disedot oleh kerakusan orang-orang yang tak punya malu karena telah hidup enak. Desentralisasi ini diharapkan akan menciptakan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip Federal dalam bentuk RIS adalah mungkin, bahkan lebih baik untuk sistem pemerintahan Indonesia. Namun hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa jaman kolonial yang telah memberikan contoh penerapan sistem negara kesatuan yang kemudian mengilhami pendiri bangsa untuk mengadopsinya. Selanjutnya, stigma yang berkembang juga tidak menguntungkan bagi wacana federalisme untuk berkembang karena federalisme dianggap memecah belah bangsa, seperti halnya usaha yang dilakukan Belanda pada tahun 1949.
Dengan visi yang jauh ke depan, Romo Mangunwijaya mengajak kita untuk memikirkan tantangan ke depan, dan bahkan tugas generasi muda untuk tahun 2045, dimana kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 Republik Indonesia.
Bagaimana Federal Menyelesaikan Masalah Bangsa
Ada beberapa hal yang, hemat penulis, akan menjadi konsekwensi dalam sebuah negara federal dan konsekwensi itu akan sangat menguntungkan rakyat yaitu;
a. Adanya Kompentisi Sehat, masing-masing negara bagian dalam sistem federal nanti akan berlomba memajukan daerahnya masing-masing, dengan demikian tenaga kerja akan terserap ke daerah-daerah tersebut. Tidak hanya di Jakarta dan Batam saja seperti yang saat ini berlaku. Pembangunan daerah yang pesat tentu saja memerlukan tenaga kerja yang banyak.
b.. Kepastian Hukum, seorang yang dijatuhi hukuman penjara masih bisa lenggang kangkung di Indonesia karena masih dalam proses banding di tingkat I, Kasasi dan PK (peninjauan kembali) yang memerlukan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem hukum di negara kesatuan (seperti kasus Gayus dll). Dalam negara federal, dipersilakan mengajukan banding dan seterusnya, tetapi dalam masa itu anda harus tetap tinggal dalam hotel gratis dulu (penjara) karena birokrasi yang panjang atau melelahkan itu sudah tidak ada lagi.
c. Kontrak Sosial. Dalam sebuah negara kesatuan kontrak sosial sangat susah ditagih (terbukti memang selama ini). Dalam negara federal Gubernur, walikota, Bupati yang tidak jujur, melanggar janji-janjinya semasa kampanye atau melakukan KKN, akan disingkirkan oleh rakyat secara otomatis (tidak dipilih lagi untuk periode selanjutnya atau paling tidak kena demo). Tidak akan ada lagi tangan-tangan belakang baik dari, partai, pengusaha maupun pemerintah yang akan membela mereka.
d. Disiplin PNS. Kepala biro, Camat, Bupati, Gubernur selama ini tidak mampu berbuat apa-apa terhadap PNS yang tidak disiplin, seperti tidak datang kerja, datang lambat, main domino, catur, ngobrol di kantor semasa jam kerja. Karena untuk memberhentikan PNS harus ditandatangani Presiden dan menteri melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memakan waktu yang sangat lama, sehingga sang PNS mengatakan “biar saja saya di PTUN yang memakan masa dalam 10 Tahun itu, bukankah 8 tahun lagi saya akan pensiun…..” Dalam negara federal PNS yang nakal di atas mudah diberi sangsi dan hukuman.
Penutup
Sebuah gerakan awal tentu saja tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam mewujudkannya, demikian halnya dengan ide Mangunwijya. Bahaya yang paling besar yang sedang menunggu adalah primordialisme dan etnosentrisme. Salah satu pencegahannya, kata kunci yang perlu dipegang dalam hal ini adalah komitmen bersama akan kebhinekaan Indonesia. Dengan demikian, pembagian-pembagian daerah yang terjadi dalam RIS nanti tidak akan menimbulkan masalah, melainkan merasa tetap satu dalam kekayaan masing-masing.
Harapan Romo Mangun adalah bahwa kita semua duduk bersama dan membicarakan segala hal dalam negara baik tentang hukum, politik, wilayah, pembagian pajak, dan lain-lain dan dari pembicaraan itu muncul suatu komitmen hasil pemikiran bersama dan dilaksanakan bersama. Memang nantinya kita tidak bisa duduk bersama semua rakyat, tetapi masing-masing perwakilan dari tiap negara bagian, beserta perwakilan dari setiap suku, golongan, dan agama dapat menjadi wakil dari suara seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini diharapkan ancaman primordialisme dan etnosentrisme dapat kita atasi bersama.
Akhirnya, dengan bentuk negara federal kita harapkan beberapa daerah yang kaya seperti Aceh, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Pekan Baru akan menjelma seperti Malaysia, Brunei atau Singapore baru dari segi kemajuan dan kemakmurannya. Mereka dengan sendirinya akan membangun dengan pesat dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan secara tidak langsung akan mengembalikan lebih 2 juta TKI yang ada di Malaysia, Brunei dan Singapore saat ini dan juga akan mengembalikan harga diri bangsa yang dahulunya diperjuangkan oleh para pahlawan nasional***

Rujukan:

1.      Mangunwijaya, Y.B., Menuju Republik Indonesia Serikat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
2.      Membaca Mangunwijaya (online):
3.      Republik Indonesia Serikat (online):
4.      Negara Federal Solusi dari Permasalahan Bangsa (online)