Thursday, July 19, 2012

HARAPAN KEMENTERIAN AGAMA RI TERHADAP KARYA PASTORAL GEREJA



(Disampaikan Pada PERPAS Pimpinan Gereja Katolik Regio Nusa Tenggara
di Kupang, 18 Juli 2012)

Oleh Semara Duran Antonius, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI

Pengantar :
Pertama tama patutlah kita bersyukur pada Tuhan Allah Maha Kasih untuk rahmat dan berkatNya bagi kita semua. Saya berterima kasih pada Panitia Penyelenggara Perpas Pimpinan Gereja Katolik Regio Nusa Tenggara yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan masukan dan harapan untuk pertemuan bermartabat ini.

  1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 mengamanatkan tentang tujuan berdirinya Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Inilah cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, yang terus berjuang mewujudkan Bangsa yang maju, sejahtera lahir batin. Pemerintah dan seluruh komponen Bangsa dari waktu ke waktu, dari masa ke masa terus bertekad, berjuang mewujudkan cita-cita dan harapan dimaksud.

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kediudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah Negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.
Merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ada lima landasan filosofis bagi pembangunan bidang agama yaitu :

  1. Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan berhegara.
Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan umat beragama terhadap nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama. Pengetahuan dan penghayatan itu diharapkan dapat mengejawantah dalam perilaku dan akhlak mulia warga Negara sehingga dapat menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berkeadilan,

Sebagaimana telah diyakini agama bukan sekedar mengajarkan tentang hubungan antara pemeluk agama dan Sang pencipta, melainkan juga tentang hubungan antara sesame manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Oleh karena itu pembangunan bidang agama diarahkan bukan saja untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan ekologis, serta moralitas public dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

  1. Penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi warga Negara.
Hak dan kebebasan beragama warga Negara diakui sebagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

  1. Kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan beragama.
Sebagai bangsa multietnis, budaya dan agama, kerukunan hidup umat beragama menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam kegidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan hidup beragama menjadi pilar penting bagi terwujudnya persatuan, kesatuan dan ketahanan nasional, sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi dan ketrampilan yang tinggi dalam terswujudnya stabilitas politik dan keamanan yang niscaya bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

  1. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa.
Cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilandasi keinginan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, unggul, mandiri, bermartabat, beradab dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan sistem Pendidikan Nasional yang dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki penguasaan dan ketrampilan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi, memiliki etos kerja dan daya saing serta memiliki karakter dan jatidiri bangsa yang kuat, dengan bertumpu pada keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

  1. Penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi umat beragama berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama warga Negara. Fasilitas dan pelayanan itu dapat berupa regulasi, kebijakan, dan program pembangunan bidang agama. Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, fasilitasi dan pelayanan itu perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik yang meliputi: orientasi pada tercapainya consensus, bertumpu pada asas efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya (accountable), berlangsung secara transparan (transparent), tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga (responsive), serta berlangsung adil dan terbuka bagi seluruh warga (equitable and inclusive)

  1. BERDIRINYA KEMENTERIAN AGAMA

  1. Fakta Yuridis:
Sekalipun Indonesia bukanlah Negara agama, melainkan Negara yang Berketuhanan yang Maha Esa, sejak awal masa kemerdekaan agama mendapat perhatian yang besar dan untuk selanjutnya kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 tentang Agama:
Ayat 1: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  1. Fakta Historis
Terbentuknya Departemen Agama sebagai pemenuhan keinginan dan hasrat umat beragama, sejalan dengan revolusi kemerdekaan ketika itu, dimana rakyat beragama bersama para tokoh dan pemimpin agama juga ikut ambil bagian dan memiliki andil yang besar terhadap kemerdekaan. Mereka menyatakan kehendaknya supaya soal-soalyang bertalian dengan urusan agama langsung berada di bawah dan diurus oleh suatu Departemen khusus dengan kronologi sebagai berikut:

  1. Pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 1945 dilangsungkan sidang pleno Komite Nasional Pusat, merupakan Parlemen sementara untuk mendengarkan keterangan pemerintah ketika itu. Wakil-wakil komite Nasional Daerah Keresidenan Banyumas yang duduk dalam K.N.I. Pusat, dalam pandangan umum atau keterangan pemerintah mengusulkan; “Supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini, janganlah hendaknya urusan Agama hanya disambil lalukan dalam tugas Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan atau De­partemen-departemen lainnya, tetapi bendaknya diurus oleh suatu Departemen Agama tersendiri”.
  2. Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam KNI ketika itu. Maka tanpa pemungutan suara, kemudian dinyatakan bahwa adanya Departemen Agama tersendiri, mendapat perhatian Pemerintah.
  3. Sebagai realisasi dari pada hal tersebut diatas, berdasarkan pengumuman pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946, didirikanlah Departemen Agama tersendiri dengan Menteri Agama yang pertama ialah K.H. Rasjidi, yang sebelumnya memjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidentil ke II.

Melihat fungsi dan peranan Agama dalam kehidupan sehari-hari tidaklah dapat disangkal lagi bahwa:
  1. Agama menjadi kebutuhan mutlak bagi seluruh kehidupan masyarakat.
  2. Agama menjadi benteng kokoh Pancasila terhadap atheisme, sekaligus sebagai filter terhadap aneka dampak negative perkembangan ilmu dan teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dewasa ini
  3. Agama menjadi prasarana mental yang kokoh untuk landasan pembangunan materiil.

  1. Berdirinya Direktorat Jenderal Bimas Katolik
Pada awal berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik) merupakan salah satu Bagian, yakni Bagian Roma Katolik. Kemudian, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963, Bagian Roma Katolik ditingkatkan statusnya menjadi Biro Urusan Agama Katolik.
Status Biro Urusan Agama Katolik berlaku selama tiga tahun, karena Keputusan Presiden RI Nomor 170 Tahun 1966 meningkatkan Biro Urusan Agama Katolik menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
Sejak berdirinya hingga saat ini, sudah ada 6 Direktur Jenderal yang memimpin Direktorat Jenderal Bimas Katolik:
  1. Ny. B. Kawari Sosrosumarto ( 1965 – 1974 )
  2. Mayjen TNI ( Purn ) Ignatius Djoko Muljono ( 1974 – 1986 )
  3. Brigjen TNI ( Purn ) Ignatius Imam Kuseno Mihardjo ( 1986 – 1997 )
  4. J.T. Sukotjoatmodjo ( 1997 – 2000 )
  5. Stef Agus ( 2000 – 2010)
  6. Semara Duran Antonius (2011- sekarang ).

  1. KERJASAMA GEREJA KATOLIK DAN NEGARA RI
Dalam konstelasi masyarakat internasional, Gereja Katolik sejak lama hadir sebagai sebuah institusi duniawi dengan nama Negara Vatikan. Sebagai sebuah Negara, Gereja Katolik membangun kerjasama internasional dengan Negara-Negara di seluruh dunia. Gereja masuk dalam pergaulan antar bangsa dan percaturan politik internasional bukan untuk menyatakan diri sebagai salah satu kekuatan kuasa politik dunia melainkan sebagai suatu kekuatan moral-religius dengan misi utama memperjuangkan kebenaran, keadilan dan pedamaian demi kesejahteraan hidup seluruh umat manusia.
Gereja Katolik masuk dan terlibat dalam pergaulan politik masyarakat dunia melalui dua jalur. Jalur petama adalah jalur institusional, yaitu Negara Vatikan dengan representasinya (Duta Vatikan) di berbagai Negara. Jalur kedua adalah jalur kewarganegaraan, di mana setiap anggota Gereja adalah juga warga dari suatu Negara. Kedua jalur ini sesungguhnya dan seharusnya menjadi dua kekuatan moral-religius yang dahsyat untuk memperjuangkan dan menegakkan kebenaran, keadilan dan perdamaian demi kesejahteraan hidup seluruh umat manusia secara utuh.
Kerjasama Gereja Katolik dan Negara pada dasarnya dimungkinkan oleh beberapa hal berikut:
  1. Gereja dan Negara sama-sama merupakan dua bentuk masyarakat yang berdaulat tetapi serentak saling membutuhkan.
  2. Gereja dan Negara sama-sama memiliki cita-cita yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu kesejahteraan hidup manusia, walau dengan penekanan berbeda.
  3. Secara internal, kerjasama itu secara mendasar dimungkinkan oleh Misteri Inkarnasi dan misteri Paska, misi perutusan Gereja sendiri, kecemasan dan harapan Gereja.
  4. Secara eksternal, kerjasama itu dimungkinkan oleh tanggungjawab Negara untuk menjamin hak dan kebebasan masyarakat agama.
  5. Secara khusus di Republik Indonesia, kerjasama itu menjadi sangat mungkin karena dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan lainnya, juga oleh keberadaan Kementerian Agama dengan Bimas-Bimasnya.

Kementerian Agama terus berbenah diri untuk melaksanakan reformasi, reposisi, restrukturisasi, revitalisasi menuju pelayanan prima. Direktorat Jenderal Bimas Katolik sebagai salah satu unit tekhnis dalam lingkup tugas Kementerian Agama bertugas membantu Menteri Agama melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama Katolik serta mempunyai fungsi pelayanan dan sebagai fasilitator bagi masyarakat Katolik di Indonesia.

Ditjen Bimas Katolik menetapkan arah kebijakan dengan visi terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen warga negara yang Pancasilais. Visi ini merupakan mimpi besar untuk terwujudnya masyarakat Katolik yang kualitas iman dan taqwanya tinggi; terwujudnya kerukunan hidup beragama masyarakat Katolik dalam bingkai persatuan dan kesatuan; tertatanya pranata-pranata keagamaan Katolik; terkristalnya semangat kemandirian umat Katolik dan kesetiakawanan sosial atas dasar persaudaraan sejati; serta terwujudnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama Katolik secara dewasa. Visi dimaksud diimplementasikan dalam misi yaitu mengajak masyarakat Katolik untuk berperan secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya. Misi ini meliputi :

  1. Mengajak Masyarakat Katolik untuk bersikap mengetahui, memahami, menghargai , menghormati keanekaragaman dan kemajemukan yang ada di sekitarnya. Misalnya: adat istiadat, suku, budaya, agama dan asal usul.
  2. Mengajak Masyarakat Katolik berkiprah di tengah pembangunan daerah dengan semangat persaudaraan sejati.
  3. Mengajak Masyarakat Katolik menggenggam paham kita dalam pola pikir dan perilaku.
  4. Mengajak Masyarakat Katolik untuk berperanserta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya.
  1. SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

  1. Sasaran Strategis
Berdasarkan amanat RPJMN 2010-2014 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014, dan secara teknis diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (RESNTRA) Direktorat Jenderal Bimas Katolik Tahun 2010 – 2014 dinyatakan bahwa sasaran strategi nasional pembangunan bidang agama Katolik diarahkan pada 4 (empat) hal pokok yang menjadi tanggungjawab DITJENBIMAS Katolik, yaitu:
  1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.
  2. Peningkatan kerukunan umat beragama yang diarahkan pada upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan pengembangan pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan multikultural, gender dan HAM serta penyiapan program siaga dini pencegahan konflik umat beragama;
  3. Peningkatan kualitas Seminari, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang diprioritaskan pada upaya peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  4. Penciptaan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa yang difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya di instansi DITJENBIMAS Katolik pusat.
  1. Program Bimbingan Masyarakat Katolik:
Kebijakan Strategis untuk mengimplementasikan arah kebijakan adalah: melaksanakan kegiatan Pertemuan Pembinaan, Sosialisasi, Penyusunan Standar Kerja, Penyusunan Kurikulum dan bahan Ajar yang bersifat STRATEGIS NASIONAL/REGIONAL TINGKAT PUSAT, dan LOKAL PROVINSI DI MASING-MASING DAERAH. Di samping itu juga mendistribusikan kegiatan pembinaan dalam bentuk BANTUAN, baik berupa DANA maupun SARANA PERALATAN, dan BUKU-BUKU ke masyarakat Katolik di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Distribusi Pagu dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, maka arah kebijakan DITJENBIMAS Katolik diimplementasikan ke dalam PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK yang diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) Fungsi, dan 3 (tiga) Kegiatan sebagai berikut :
  • Fungsi Pelayanan Umum, dengan Kegiatan :
              1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.


  • Fungsi Agama, dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik:
  1. Memberikan informasi tentang peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah di bidang sosio-keagamaan kepada masyarakat Katolik agar mengetahui hak dan kewajibannya, kemudian dapat mengatur dirinya dengan sebaik-baiknya dalam kebersamaan dengan elemen bangsa lainnya;
  2. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk praktis kepada masyarakat Katolik dalam pemenuhan prosedur-prosedur hukum dan prosedur administrasi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan keagamaan Katolik, Politik, Kenegaraan, misalnya prosedur administratif pembangunan tempat-tempat peribadatan, pengadaan tenaga Guru Pedidikan Agama Katolik, prosedur administrasi dan persyaratan-persyaratannya untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah, dsb;
  3. Memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat Katolik berupa surat-surat keterangan, rekomendasi, perijinan bahkan surat-surat keputusan untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;
  4. Membantu penyelesaian masalah- masalah atau kasus-kasus kemasyarakatan yang erat hubungannya dengan keagamaan Katolik, agar kehidupan dan kegiatan-kegiatan agama Katolik berjalan sebagaimana mestinya;
  5. Memberikan bantuan sarana fisik keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Katolik seperti misalnya Kitab Suci, bantuan untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadat, bantuan untuk membangun gedung dan peralatan lembaga pendidikan agama, bantuan untuk Guru Pendidikan Agama Katolik, bantuan untuk Ormas Katolik (PMKRI, Pemuda Katolik, WKRI), FMKI, ISKA;
  6. Memberikan bantuan penyuluhan kepada kelompok masyarakat terasing, kelompok kategorial, kelompok masyarakat khusus.
  • Fungsi Pendidikan, dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik :
  1. Merancang kurikulum Pendidikan Agama Katolik tingkat dasar sampai perguruan tinggi;
  2. Melaksanakan pengadaan, pengangkatan, penempatan;
  3. Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik, Pengawas Pendidikan Agama Katolik tingkat SD, SMP, dan SMA, serta Dosen;
  4. Menyusun Juklak Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katolik dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik, dan Dosen Pendidikan Agama Katolik;
  5. Mengadakan buku pendidikan agama Katolik di sekolah (SD, SMP, SMA);
  6. Memberikan bantuan pembinaan kehidupan keagamaan bagi siswa-siswi sekolah (SD, SMP, SMA);
  7. Mengembangkan kehidupan keagamaan bagi siswa-siswi Sekolah (SD, SMP, SMA, PERTI);
  8. Menyusun buku pegangan Guru Pendidikan Agama Katolik dan buku pegangan siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik (SD, SMP, dan SMA, PERTI);
  9. Menyusun kurikulum Pendidikan Agama Katolik di perguruan tinggi umum;
  10. Memberikan bantuan kepada Guru/Tenaga Teknis Keagamaan dan Dosen Pendidikn Agama Katolik tidak tetap (honor);
  11. Memberikan bantuan penelitian di bidang Pendidikan Agama Katolik.
  1. HARAPAN PEMERINTAH TERHADAP KARYA PASTORAL GEREJA NUSA TENGGARA
Gereja Katolik Nusa Tenggara dalam perjalanan sejarah telah berjasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk perkembangan iman maupun karya-karya sosial ( Bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya).
Gereja Katolik Regio Nusa Tenggara yang meliputi tiga wilayah propinsi (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, juga dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Duka dan kecemasan, kegembiraan dan harapan umat Nusa Tenggara menjadi duka dan kecemasan, kegembiraan dan harapan Gereja. Eksistensi pelayanan pastoral dari ketiga wilayah ini harus dicermati dengan karakteristik umat yang dilayani. Propinsi Bali yang masyarakatnya kental dengan budaya dan nuansa Agama Hindu; Propinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat kental dengan Agama Islam dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduk beragama Katolik dan Kristen Protestan ; Permasalahan yang dihadapi juga sangat banyak seperti kemiskinan, masalah perantauan, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya penegakan hukum dan keadilan, kekerasan atas nama agama, dekadensi moral, narkoba, korupsi yang merajalela, pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat dari derasnya arus informasi dan globalisasi (materialisme, mental intant, hedonisme, konsumerisme dll).

Kondisi ini menjadi keprihatinan semua komponen bangsa termasuk keprihatinan Gereja Katolik. Gereja dan Pemerintah perlu terus bergandengan tangan, berjuang menjadikan masyarakat yang sejahtera lahir batin sesuai harapan dan cita-cita bersama.

Untuk itu beberapa harapan untuk karya Pastoral Gereja Nusa Tenggara adalah :
  1. Gereja harus tetap selalu berpihak pada kaum lemah dan tertindas.
  2. Gereja tetap menjalankan fungsi kritik sosial dan menawarkan konsep ideal, humanistic, kebenaran, keadilan, kejujuran.
  3. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam konsep-konsep dan perjuangan membangun kehidupan masyarakat/umat.
  4. Membangun kemandirian umat dan penguatan fungsi/ tugas pelayanan umat.
  5. Berjuang memotivasi pembangunan.
  6. Membuka peluang adanya Sekolah Negeri.
Inilah beberapa harapan, namun masih banyak harapan yang sangat dibutuhkan dalam karya dan pelayanan Gereja ke depan. Kesemuanya tentu menjadi tekad bersama Pemerintah dan Gereja untuk menjadikan masyarakat/ umat yang sejahtera lahir batin.

  1. PENUTUP.
Demikianlah beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan pada forum yang bermartabat ini. Kemitraan dan semangat kerjasama Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik dan Gereja menjadi suatu tekad serta dambaan yang harus terus dibina dari waktu ke waktu menjadikan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara semakin beriman, rukun dan sejahtera dalam semangat kasih dan persaudaraan.

Kupang, 18 Juli 2012
Direktur Jenderal Bimas Katolik
Kementerian Agama RI
Semara Duran Antonius, S.Sos